Palestina Tolak Didikte AS

Ketika ‘Dikte’ AS Tak Mempan

Oleh: Mansyur Alkatiri

Dari: Majalah UMMAT, No. 43 Thn. III, 18 Mei 1998

Pertemuan London gagal total. Tekanan AS melahirkan friksi dengan Israel.

YASSER ARAFAT dan BENYAMIN NETANYAHU
YASSER ARAFAT dan BENYAMIN NETANYAHU

Seperti diduga sebelumnya, perundingan London berakhir tanpa hasil. Pemimpin Palestina Yasser Arafat dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu duduk di meja perundingan, lantas mengemukakan tuntutan masing-masing dan tak ada titik temu. Lalu pertemuan Senin dan Selasa pekan silam itupun ditutup tanpa kesepakatan apapun.

Perundingan London berlangsung sepertinya hanya untuk memenuhi formalitas undangan tuan rumah -PM Tony Blair- belaka. Semuanya seperti basa-basi. Kalaupun ada terobosan, itu adalah ‘tekanan’ Amerika pada Netanyahu, yang cukup memojokkan posisi PM negara teroris Yahudi dukungan Washington tersebut. Dan itu lebih menarik perhatian dibanding pertemuan Arafat-Netanyahu sendiri.

Sebelum pertemuan dibuka, AS menekan Netanyahu agar menerima usulan Washington agar Israel mundur dari 13 persen wilayah Tepi Barat. Tapi Netanyahu bersikeras hanya mau menyerahkan 9 persen saja wilayah Tepi Barat, sesuai keputusan kabinet Israel. Sebaliknya Yasser Arafat, yang sebelumnya menuntut penarikan dari 30 persen wilayah Tepi Barat, akhirnya menyerah pada usulan AS.

Tekanan Clinton pada Netanyahu berlanjut usai pertemuan. Dengan alasan untuk mencegah hancurnya proses perdamaian Israel-Palestina, Washington untuk pertama kalinya memberi deadline secara terbuka Selasa (5/5) lalu bagi Israel untuk menyetujui usulannya. Selama 14 bulan terakhir, tak ada kemajuan dalam jadwal penarikan mundur Israel, yang sebetulnya telah disepakati dulu oleh Palestina dan Israel. Otoritas Palestina kini baru menguasai 3 persen wilayah Tepi Barat.

Agar perjanjian itu lebih menarik bagi Netanyahu dan kabinetnya, Presiden Bill Clinton menawarkan dibukanya perundingan penyelesaian akhir antara Otoritas Palestina dan Israel, Senin ini di Washington. Tapi dengan syarat: Israel harus setuju mundur dari 13 persen wilayah Tepi Barat. Menurut Perjanjian Oslo, seharusnya perundingan tahap akhir baru dilaksanakan tahun depan, setelah Israel memenuhi komitmennya menarik mundur pasukan dari Tepi Barat.

Netanyahu sudah lama ingin dipercepatnya perundingan tahap akhir, termasuk resolusi yang berkaitan dengan perbatasan akhir dan status Jerusalem. Ia beralasan, penarikan bertahap dari Tepi Barat, sesuai kesepakatan Oslo 1993 dan 1995, sangat berat baginya baik secara politik maupun keamanan, dibanding perundingan paket akhir. Pemimpin Palestina Yasser Arafat pada prinsipnya tak keberatan dengan usulan terakhir Amerika itu, kendati sangat merugikan Palestina.

Sebelum balik kenegaranya, Netanyahu mengatakan akan berkonsultasi dulu dengan kabinet. Dan nyatanya Netanyahu makin mengeras. Ia bahkan menolak memenuhi undangan Washington untuk berunding dengan Palestina seandainya AS menuntut ia menyetujui lebih dulu rencana Amerika bagi penarikan mundur 13 persen dari Tepi Barat itu.

“Kami tak mau didikte,” tegasnya di Radio AB Israel. “Mereka tak bisa mendikte kita menyangkut masalah kita sendiri.” Ia juga meminta utusan khusus AS ke perdamaian Timur Tengah Dennis Ross kembali ke Israel untuk berdiskusi sebelum dirinya pergi ke Washington.

Kegagalan perundingan London dan ultimatum baru Amerika telah menempatkan Netanyahu pada tempat yang sulit, diantara Amerika –yang memberi sumbangan senilai 3 miliar dolar pertahun–, dan pemerintah sayap kanannya. Netanyahu hanya punya mayoritas kecil di parlemen dan beberapa rekan koalisinya telah mengancam mundur bila ia menuruti tuntutan AS.

“Jika pemerintah Netanyahu setuju menyerahkan lebih banyak wilayah pada organisasi teroris pimpinan Arafat itu, kami akan menjatuhkannya,” tegas anggota parlemen dari Partai Likud, Binyamin Begin.

Tapi sebaliknya, anggota parlemen dari kubu oposisi Yossi Beilin, menyebut klaim Netanyahu sebagai “nonsense.” “Usulan Amerika sebetulnya lebih dekat dengan kepentingan Israel dibanding Palestina,” ujar arsitek rencana perdamaian Palestina-Israel ini, di Radio Israel. “Usulan Amerika itu benar-benar merupakan kompromi atas kompromi pada sesuatu yang telah ditandatangani Netanyahu sendiri beberapa bulan silam.”

Meski mendapat dukungan oposisi di Israel, tekanan Clinton pada negara zionis itu justeru ditentang di dalam negeri. “Sekarang, pemerintah AS bersama Arafat melawan Israel,” ujar Newt Gingrich, ketua Kongres dari Partai Republik. “Sangat disayangkan Israel telah diberi ultimatum terbuka oleh sekutu dekatnya,” ujar David Harris, direktur eksekutif Komite Yahudi Amerika.

Takut kehilangan dukungan Yahudi, Menteri Luar Negeri Madeleine K. Albright, buru-buru menyebut prasyarat AS itu sebagai bukan ‘ultimatum.’ “Itu cuma upaya untuk mengadakan pertemuan dengan agenda yang jelas,” katanya seperti dikutip The Washington Post. Tapi konsistenkah Clinton? Bisa dilihat pekan ini di Washington.

MA


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *