Prahara Rudal di Pulau Terbelah

Oleh: Mansyur Alkatiri

Dari: Majalah UMMAT, No. 16 Thn. II/ 3 Februari 1997

Siprus membeli rudal canggih Rusia yang mampu menyerang Turki. Turki ancam menghancurkannya.

Hubungan Turki dan Yunani kembali memanas. Dan lagi-lagi pangkal masalahnya adalah Siprus. Negara pulau yang kini terbelah dua –sebagian dikuasai warga keturunan Yunani dan sebagian lagi oleh keturunan Turki– menandatangani kontrak pembelian peluru kendali canggih S-300 dari Rusia, dua pekan silam. Langkah itu membuat Turki naik pitam dan mengancam Siprus. Namun Yunani mati-matian mendukung langkah negara mini beribukota di Nikosia tersebut.

Seperti dijelaskan oleh menlunya, Alecos Michaelides, Siprus telah menandatangani kontrak pembelian sistem rudal anti serangan udara S-300 dari Rusia pada Sabtu 4 Januari. Diperkirakan nilai kontrak itu mencapai 660 juta dolar AS. Rudal-rudal itu memiliki daya jelajah 150 kilometer hingga mampu menghantam seluruh kawasan etnis Turki di Siprus. Bahkan mampu pula menyerang wilayah selatan Republik Turki. Namun Michaelides menganggap rudal itu bersifat defensif.

Mengancam

“Kami menentang keras pengiriman rudal-rudal itu ke Siprus,” tegas menteri pertahanan Turki, Turhan Tayan seperti dikutip kantor berita Anatolian, Kamis pekan silam. “Kami akan gunakan seluruh kemampuan untuk mencegahnya.” Ancaman tersebut nampaknya tak main-main. Tak urung Perdana Menteri Necmettin Erbakan dan menteri luar negeri Tansu Ciller turut menegaskannya. “Bila perlu, kami akan gunakan kekuatan senjata,” tukas Ciller.

Penegasan Ciller diumumkan hanya beberapa jam setelah AS mengecam pernyataan menhan Tayan dan mengingatkan Turki untuk tak menggunakan kekerasan senjata. Amerika sendiri bersama Inggris juga mengecam pembelian rudal dari Rusia tersebut yang dianggapnya bakal menggoncangkan stabilitas di kawasan tersebut.

PM Yunani, Costas Simitis, menganggap enteng ancaman Ankara itu. “Kami tak perlu gugup,” katanya. “Ini bukanlah sesuatu yang baru.” Namun Athena juga meningkatkan kesiagaan militernya guna menghadapi kemungkinan meletusnya konflik Yunani-Turki. “Seluruh pasukan penangkis kini siap siaga menghadapi kemungkinan agresi,” ujar jubir pemerintah Yunani, Dimitris Reppas, seperti dikutip kantor berita AFP.

Sejak invasi pasukan Turki dalam 1974, Siprus terpecah dalam dua entitas yang masing-masing dihuni warga keturunan Yunani dan warga keturunan Turki. Turki menduduki sebagian pulau itu guna menolong warga keturunan Turki yang Muslim dari tindakan diskriminasi dan ancaman pembantaian oleh warga keturunan Yunani yang Ortodoks, menyusul kudeta oleh kaum ekstrem kanan Yunani yang didukung rezim militer di Athena. Kelompok ekstrem kanan itu berniat menggabungkan Siprus dengan Yunani, yang ditentang keras etnis Turki.

Pada 1983, wilayah yang dikuasai etnis Turki memproklamirkan diri sebagai negara merdeka, dengan nama Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). Republik yang dipimpin Presiden Rauf Denktash ini hanya diakui oleh Ankara, yang menempatkan 35.000 tentaranya di wilayah itu. Denktash tak kalah keras dibanding saudara tuanya di Turki. Ia mengancam akan menggabungkan Siprus Utara dengan negara Turki, bila Siprus-Yunani berani menggelarkan rudal-rudal itu.

Penyelesaian

Kedua negara anggota NATO ini sudah lama berseteru dan beberapa kali nyaris terjerumus ke dalam perang. Terakhir terjadi tahun lalu dalam konflik wilayah di Laut Aegea. Sementara dalam bentrokan antara Turki dengan radikal Siprus-Yunani, tercatat empat orang tewas di kedua pihak.

Penyelesaian konflik Siprus yang sudah berusia 22 tahun tetap mengambang. Amerika dan Eropa terus berselisih cara mengakhiri konflik yang berpotensi meledaknya perang terbuka Turki dan Yunani itu. Tahun lalu, Richard Holbrooke –diplomat senior AS yang bertindak sebagai mediator dalam perang di Bosnia– menuduh Eropa gagal menengahi konflik itu. Dan Washington kini mengambil alih insiatif. Namun kalangan Eropa justeru khawatir AS akan melancarkan ofensif diplomasi gaya Holbrooke di Bosnia kepada Siprus. “Kami rasa itu counter productive“, kata seorang pejabat sebuah negara Eropa pada kantor berita Reuters.

Kekhawatiran Eropa tak membuat Washington mundur. Carey Cavanaugh, kini bolak-balik ke Athena, Ankara dan Nikosia untuk meredakan ketegangan. Sebagai langkah awal, ia berusaha meyakinkan Turki dn Yunani mengurangi penerbangan pesawat tempur di area konflik dan mengurangi jumlah tentara di “garis hijau” yang memisahkan etnis Turki dan Yunani di Siprus.

Berhasilkah misi Cavanaugh? Tak pasti. Sebab pemerintah Siprus yang notabene hanya mewakili warga etnis Yunani tetap bersikeras menggelar rudal-rudal Rusia itu. “Kami tak punya niat menghapus perjanjian ini,” kata jubir pemerintah Yannakis Cassoulides.
(MA)