Oleh MANSYUR ALKATIRI
Majalah UMMAT Thn. II No. 4, 19 Agustus 1996 / 4 Rabiul Akhir 1417 H
Untuk pertama kali golongan Islam terwakili dalam Knesset.
Sudah lama ada warga Arab Palestina dalam parlemen Israel (Knesset). Tapi mereka rata-rata berasal dari golongan sekular kiri, termasuk komunis. Mereka mewakili Hadash yang komunis, Arab Democratic Party (ADP), Partai Buruh dan Meretz.
Tapi, dalam pemilu terakhir Mei lalu, untuk pertama kalinya kelompok Islam terwakili. Dua anggota Gerakan Islam yaitu Abdel Malek Dahamshe dan Taufiq Khatib berhasil meraih kursi di Knesset. Dan keduanya langsung membuat gebrakan besar: menuntut dibangunnya sebuah masjid di Knesset. Sebab, di sana sudah berdiri sebuah tempat peribadatan Yahudi, sinagog.
Abdel Malek Dahamshe adalah pengacara asal Nazareth yang telah membela beberapa pemimpin Hamas. Di antara yang pernah dibelanya adalah Syeikh Ahmed Yassin, pendiri dan tokoh spiritual gerakan Islam yang sudah lama di penjara oleh pemerintahan Yahudi Israel. Dahamshe sendiri, yang juga terdaftar sebagai anggota Fatahnya Yasser Arafat, pernah meringkuk dalam penjara Israel. Sedangkan Taufiq Khatib adalah walikota Jarjuli. Ia lulusan Universitas Bar-Ilan dan bekerja di Bank Leumi sebelum memasuki gelanggang politik saat pemilu daerah 1989.
Gerakan Islam (Islamic Movement) mulanya ragu untuk turut serta dalam pemilu. Keputusan untuk ambil bagian dalam pentas politik Israel itu dibuat lewat perdebatan keras. Gerakan Islam Israel pimpinan. Sebagian tokoh gerakan yang diketuai oleh Syeikh Abdallah Nimr Derwish itu beralasan bahwa waktu dan kondisinya belumlah tepat. Namun demikian, perbedaan antara dua kubu tak sampai merusak keutuhan organisasi. Kedua kubu masih bersepakat dalam banyak hal. Mereka juga tetap meyakini, tugas suci orang-orang Arab di negeri yang tengah dijajah Yahudi Israel dukungan Amerika Serikat itu adalah tetap berada di tanah air mereka dan menjaganya.
Syeikh Abdallah sendiri pernah meringkuk dalam penjara Yahudi akibat perlawanan bersenjata pada 1970-an. Tapi, sekarang ia merasa harus mengubah metode perjuangannya, yaitu mengikuti medan laga yang diatur penjajah Israel, sambil memanfaatkan semua yang bisa menguntungkan perjuangan warga Arab Palestina.
Nama Syeikh Abdallah pernah dikenal sebagai mediator antara Hamas dan Pemerintahan Palestina Yasser Arafat. Tapi peran itu tak berlangsung lama akibat kian memburuknya hubungan Hamas dan Arafat. Ia secara tegas menolak punya hubungan organisasional dengan Hamas, meski dua gerakan itu menjalin kerjasama dalam gerakan amal kemanusiaan.
Untuk bisa memasuki Knesset, Gerakan Islam harus berkompromi. Mereka maju dalam pemilu dalam satu tiket dengan Partai Arab Demokratik (DAP) yang sekular pimpinan Abdel Wahab Darawshe. Darawshe adalah mantan anggota Partai Buruh Israel. Perkawinan yang bersifat praktis itu, menjadikan mereka memperoleh 4 kursi di Knesset. Sementara partai Arab lainnya, Hadash, memperoleh 5 kursi.
Meski tak begitu beda, kedua aliansi ini punya platform masing-masing. Keduanya mendukung perdamaian Palestina dan Israel serta menuntut persamaan derajat antara penduduk minoritas Arab dan mayoritas Yahudi. Ini memang bukan tuntutan baru. Tapi tuntutan ini dinyatakan dengan tenaga baru: seruan bagi Israel untuk menjadi “negara bagi seluruh warga negaranya”. Ini bermakna diakhirinya sebutan negara Yahudi. Ide yang mulanya hanya menjadi bahan diskusi elite di kalangan intelektual dan politisi Palestina di tanah jajahan, kini mulai meluncur ke jalan-jalan lewat perdebatan terbuka di parlemen dan media massa.
Pendatang baru lainnya, Azmi Bishara, mengungkapkan sentimen-sentimen itu dengan penuh perasaan. Filsuf dari Birzeit University di Tepi Barat yang sekarang memimpin Partai Tajamua dalam koalisi Front Demokratik ini, menuntut sebuah “otonomi”. Dan untut saat ini, adalah otonomi budaya, yaitu kewenangan menyusun sendiri kurikulum sekolah Arab, yang terbuka bagi penduduk Arab dan Yahudi.
Munculnya kepercayaan diri baru warga Arab Palestina itu sebagian disebabkan oleh proses perdamaian Palestina-Israel dan meningkatnya kondisi sosial ekonomi mereka. Tapi, 900.000 warga Arab (20 persen dari total penduduk) di wilayah yang sekarang di klaim sebagai Israel itu (minus Tepi Barat dan Gaza) masih mencari hak penuhnya sebagai bangsa minoritas. Dan dengan perlakuan pemerintahan Benyamin Netanyahu dari Partai Likud yang enggan melanjutkan proses perdamaian dan menolak penyaluran air serta listrik ke beberapa desa warga Arab, perjuangan itu tidaklah ringan. (Mansyur Alkatiri)
BACA JUGA:
Aljazair, Menembak Oposisi dengan Konstitusi
Upaya India Habisi Pemimpin Kashmir
PALESTINA, Akibat Bersekutu dengan Rabin