Aljazair, Taruhan Politik Rezim Zeroual

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on weixin

Oleh MANSYUR ALKATIRI

Majalah UMMAT Tahun I No. 08,  16 Oktober 1995 / 21 Jumadil Awal 1416 H

Aljazair umumkan pemilihan presiden. Namun, pertarungan di luar arena pemilihan mungkin berlangsung lebih seru

KELUARGA KORBAN MILITER DI ALJAZAIR. Menuntut militer

Setelah lama menjadi teka-teki nasional, Presiden Liamine Zeroual akhirnya mencalonkan diri untuk pemilihan presiden Aljazair pada 16 November mendatang. Keputusan ini sebenarnya sudah banyak diramalkan, namun masih saja ada orang yang terkejut. Maklum, banyak orang yang menilai Liamine Zeroual sebagai figur yang “tak begitu berambisi” menjadi orang nomor satu di negeri yang tengah rusuh ini.

Dalam sebuah tulisan di harian Arab News (31/7), kolumnis Amir Taheri juga meramalkan hal serupa. Selama ini pribadi Zeroual relatif aman dari serangan kelompok oposan, termasuk FIS. Sebab mereka mafhum, Zeroual berada dalam sandera militer radikal. “Tapi, kalau ia mencalonkan diri maka dirinya bakal menjadi target serangan politik,” tulis Taheri. Orang pun bakal meragukan netralitas aparat pemerintah dan angkatan bersenjata dalam pemilu. Tapi nyatanya Zeroual memilih untuk maju.

Pemilu presiden pertama dalam sejarah Aljazair ini meniru model pemilihan di Perancis, bekas penjajahnya, yang terdiri dari dua putaran. Putaran pertama akan dilaksanakan 16 November. Bila ada yang mencapai suara 50 persen plus 1 suara, ia akan langsung terpilih sebagai presiden. Bila tak ada yang mencapai angka itu, akan diadakan putaran kedua yang diikuti dua calon teratas.

Oposisi

Rezim yang sekarang berkuasa di Aljir bukanlah pilihan rakyat. Jenderal Liamine Zeroual naik kuasa awal tahun lalu, diangkat Dewan Negara Tertinggi yang dikontrol militer. Tak sah kalau ada anggapan, pencalonan Zeroual merupayakan upaya untuk untuk memperoleh legitimasi kekuasaan. Langkah logis terakhir militer untuk bisa berkuasa secara sah. Tapi, muluskah langkah mereka?

ABBASI MADANI, Pemimpin FIS

Kalangan oposisi utama Aljazair, baik yang ilegal maupun ilegal, umumnya bereaksi negaif. Front Islamique du Salut (FIS) yang terlarang, menyerukan rakyat Aljazair menggagalkan pemilu. “Kelompok Roma” juga langsung menyerukan boikot. “Pemilihan tersebut hanya akan memperpanjang krisis politik di Aljazair dan menambah pertumpahan daerah,” demikian bunyi pernyataan mereka. Menurutnya pula, situasi keamanan sekarang tak memungkinkan sebuah pemilu yang bisa dipertanggungjawabkan.

Kelompok Roma adalah sebutan bagi 8 partai utama penentang rezim militer Aljir, yang mengadakan konferensi di Roma, Januari lalu guna mencari solusi politik bagi Aljazair. Konferensi ini menghasilkan tiga usulan untuk memecahkan krisis di Aljazair, yaitu mengakhiri kekerasan secara bertahap, membentuk pemerintahan transisional yang terdiri dari seluruh unsur masyarakat Aljazair, dan kemudian menyelenggarakan pemilihan yang demokratis. Tapi usulan ini ditolak Aljir.

Tokoh-tokohnya antara lain Abdennuour Ali-Yahia (presiden Liga Hak Asasi Manusia Aljazair), Ahmed Ben Bella (mantan presiden dan ketua Gerakan bagi Demokrasi di Aljazair), Hocine Ait-Ahmed (ketua Socialist Force Front/FFS), Abdelhamid Mehri (pemimpin National Liberation Front/FLN), dan Anouar Haddam (kepala perwakilan FIS di Washington).

Tanggapan yang lebih keras datang dari Kelompok Islam Bersenjata (GIA). Mereka mengancam melakukan sabotase untuk menggagalkan pemilu yang dianggapnya ilegal. Ini bukan gertak belaka. Abdelmajid Benhadid, salah satu kandidat independen, tewas ditembak di luar rumahnya dan GIA diduga keras bertanggungjawab.

Namun Liamine Zeroual juga mencatat kemajuan politik penting. Ia berhasil membawa beberapa tokoh politik utama ikut dalam pemilihan. Di antaranya Syekh Mahfudz Nahnah, ketua Gerakan Masyarakat Islam (Hamas). Meski kalah besar dibanding FIS, Hamas merupakan partai Islam kedua terbesar. Aspirasi politiknya sama dengan FIS, menuntut diberlakukannya syariat Islam. Namun Hamas lebih kompromis (lihat boks). Bila FIS tak turut serta, bukan mustahil banyak pemilih FIS akan beralih mendukungnya.

Selain Syekh Nahnah, beberapa tokoh lain yang bakal bertarung antara lain, mantan perdana menteri Reda Malik dan Djamel Eddine Habibi, ketua Popular Unity Party. Ada pula Saeed Saadi, ketua Democratic and Cultural Rally (RCD), yang merupakan penentang keras aktivis Muslim. Pencalonan Saadi ini bisa memecah suara blok anti-Islam. Ada juga Ali Zaghdoud dari Islamic Arab Rally; Rabah Bencherif, Noureddine Boukroh, Abdelkader Belhay, Muhammad Saadi dan Mehdjouba Chalabia.

Pemenang

PRESIDEN LIAMINE ZEROUAL

Seandainya kampanye boikot berhasil, gagallah upaya pemerintah menciptakan konsensus nasional melalui pemilu. Kemenangan rezim Zeroual pun tak lebih dari kemenangan semu. Kalangan oposisi juga meragukan kejujuran pemilu ini. Pemerintah telah mengontrol semua media massa. Kotak-kotak suara juga hanya diorganisasi oleh aparat pemerintah sendiri.

Kesulitan lain juga menghadang. Banyak kepala daerah pesimis dapat menyelenggarakan pemilu secara baik. Mereka kesulitan menemukan sukarelawan yang akan bertindak sebagai petugas pemilihan.

Namun, yang jelas, rezim Zeroual sudah memutuskan berani mengadakan pemilu. Sebuah pertaruhan politik yang bisa jadi bakal cukup mahal harganya. Semua sarana sedang digalang, termasuk menggelar 16.000 petugas keamanan dan militer cadangan untuk mengkaji kotak-kotak suara. Dan pemilu jadinya bukan cuma arena pertarungan antarkandidat, tapi juga pertarungan keras tiga pihak, yaitu rezim militer, oposisi legal, dan oposisi bersenjata. Ini bisa jadi berlangsung lebih seru dan keras. Dan siapa yang bakal menjadi pemenang lebih sulit untuk ditebak.* Mansyur Alkatiri

Buku ini berkisah mengenai pribadi dan perjuangan ERTUGRUL BIN SULAIMAN SHAH, bey (pemimpin) suku Turki Kayi. Sepanjang hidupnya, ia terlibat dalam jihad panjang melawan kaum Salib Bizantium dan Mongol dalam menegakkan agama Islam di bumi Anatolia (Turki sekarang).

BOKS:

Pemilu untuk Menegakkan Syariat

Wawancara dengan Syekh Mahfudz Nahnah, ketua partai HAMAS (Harakah a-Mujtama’ al-Islami)

SYEKH MAHFUIDZ NAHNAH. Pemimpin Hamas Aljazair

Pencalonan Syekh Mahfudz Nahnah (53), ketua Harakah a-Mujtama’ al-Islami (Hamas), mendapat sorotan luas di Aljazair. Profesor di Universitas Aljazair yang banyak dihormati kalangan budayawan dan politisi ini, pernah lima tahun mendekam dalam penjara gara-gara menentang kebijakan sekularisme sukuler Presiden Houri Boumedienne pada 1975. Berikut petikan wawancara Syekh Nahnah dengan majalah Mujtama’.

Mengapa Anda memutuskan mencalonkan diri?

Pada dasarnya krisis sekarang ini adalah krisis syariat. Dan pemilu itu salah satu cara guna menegakkan syariat. Menolak pemilu dengan alasan situasinya tak sesuai, bisa menjauhkan gerakan Islam dari rakyat dan pusat pengambilan keputusan. Akibatnya, gerakan Islam bakal dituduh cuma bisa membuat kerusuhan dan pembunuhan. Pencalonan saya diputuskan Majelis Syuro Hamas. Tak ada yang dapat saya lakukan kecuali melaksanakan amanat ini.

Dengan ikut mencalonkan diri, apakah berarti Anda keluar dari konsensus kaum oposisi di Aljazair?

Belum ada kerja sama yang bersifat nasional dan islami dalam kelompok oposisi. Bagaimana mungkin ini disebut konsensus? Kami punya prinsip dan strategi politik sendiri yang dilandasi musyawarah, demi kebaikan bangsa dan tanah air.

Kelompok oposisi yang ada sekarang punya orientasi beragam. Ada yang meletakkan kakinya di tempat pemerintah sementara, lisannya di pihak oposisi. Ada pula yang menolak program-program Islam. Mereka sebenarnya bukan oposisi. Oposisi seharusnya melakukan kritik dan mencari alternatif praktik politik yang lebih baik.

Apakah Anda didukung oleh partai dan organisasi Islam? Bagaimana pula dukungan rakyat secara umum?

Kami menjalin hubungan baik dengan banyak kelompok, terutama kelompok Islam. Kami sering mengadakan dialog terbuka. Banyak yang mendukung pemikiran kami. Bahkan ada yang kemudian bergabung dengan kami.

Apa program penting Anda dalam pemilihan ini?

Program kami bersifat universal, menyentuh banyak aspek kehidupan umat. Kami menghormati hak dan kebebasan individu dan sosial, serta menjauhi kekerasan dan paksaan. Sebab, negeri ini butuh perbaikan secara bertahap.

Kami berusaha menyingkirkan gap antara Islam, nasionalisme dan demokrasi. Kami yakin dapat mewujudkan perdamaian di masyarakat, kesempatan bagi dialog dan kerja sama serta berperan aktif mengupayakan keterbukaan politik. Tapi sayang, masih banyak terdapat aturan permainan yang intimidatif.

Mungkinkah hasil pemelihan nanti bernasib sama dengan pemilu parlemen 1992?

Kemungkinan itu selalu ada, terutama bila dalam praktik pemilihan nanti ada paksaan dan ancaman terhadap rakyat.*

BACA JUGA:
KASHMIR, Jerit Jihad di Kaki Himalaya
Tekad Merdeka Muslim Abkhazia
Rekonsiliasi Tersandung di Aljazair

No comments
Leave a Reply

Kategori Tulisan

Arsip Tulisan

Subscribe Untuk Mendapat Info Terbaru

Twitter Feed